Kekritisan Di Tengah Kesepakatan Koalisi Partai (Study Kasus Bank Century)

KEKRITISAN DI TENGAH KESEPAKATAN KOALISI PARTAI (STUDY KASUS BANK CENTURY)

Kasus mega skandal century terus bergulir dengan skala yang besar dan panas. Wacana-wacana penyelesaian secara politik (pemakzulan-red) mulai muncul di permukaan sebagai akibat bail out bank century ini. Pansus century gate DPR RI pun kejar waktu untuk menyelesaikan skandal ini sesuai target dan substansi. Fraksi-fraksi pun mulai menganalisis dan menginventaris fakta-fakta yang ditemukan, yang menarik adalah adanya fraksi yang vokal dan kritis menyuarakan kebenaran di tengah kesepakatan koalisi yang sedang dan sudah dibangun. Paling tidak untuk saat ini fraksi-fraksi di DPR RI terpecah menjadi dua faksi, faksi yang sepakat dengan bail out bank century dan faksi yang tidak sepakat dengan bail out century. Terjadi polarisasi politik di dua kutub yaitu kutub FPD, FPPP, FPKB, FPAN dan kutub FPKS, FPDIP, FG yang ini menarik untuk kita lihat perkembangannya di samping   gerakan civil society dan juga gerakan mahasiswa di berbagai daerah yang terus menuntut penuntasan kasus bail out bank century ini. Yang perlu kita cermati adalah konsistensi koalisi dan relevansinya di tengah fakta pelanggaran kasus bail out century ini.

Mari kita lihat berbagai diskusi dan statement dari para pimpinan pusat (DPP) partai politik menyoal kasus ini di berbagai media. Di TVone misalnya yang mendatangkan empat sekjend DPP dari PD, PG, PDIP dan PKS yang merepresentasikan sikap masing-masing fraksi di DPR RI. Partai Golkar menemukan 54 pelanggaran terkait bail out bank bobrok ini demikian juga PDIP yang menemukan 45 pelanggaran konstitusi, PKS pun sama dengan menemukan 18 pelanggaran UU dan tindak pidana terkait proses bail out bank hasil merger bank CIC, bank Danpac, bank Pikko itu. Lain PKS lain Partai Demokrat, PD sepakat mengenai bail out bank century dan memahami kondisi perekonomian saat itu sehingga wajar kalau bank century di bail out.

Pemberitaan yang begitu sering di media massa memberikan pendidikan politik dan bernegara yang baik untuk rakyat. Di sini rakyat bisa menilai mana fraksi atau partai yang mendukung kebenaran dan fakta dan mana partai yang menutupi fakta dan kebenaran. Menarik memang melihat fenomena dinamisasi di Lembaga Perwakilan rakyat ini, mengutip beberapa pernyataan pimpinan partai-partai koalisi kritis century misalnya menurut Ketua FPKS DPR Mustafa Kamal, harus dibedakan konteks koalisi antara di eksekutif dan legislatif. Menurut dia, logika koalisi baik di eksekutif dan legislatif memiliki perbedaan. Jika koalisi di eksekutif berwujud sebagai pembantu presiden. Sedangkan di DPR memiliki fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan ke eksekutif. Hal senada disampaikan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut dia, Partai Golkar memiliki pandangan tersendiri yang diyakini benar dalam rangka perbaikan kondisi negara."Dalam kasus Century kita tetap berkonsentrasi menyelidikinya, namun karena ada nuansa dan penekanan-penekanan tertentu, kami pun memiliki pandangan tersendiri yang kita yakini kebenarannya," jelas Priyo.

Kadang-kadang konklusi politik di DPR RI memang tidak satu karena lembaga ini tidak terdiri atas satu partai politik sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menjadi satu tapi untuk menyatukan semangat dan itikad baik saya kira mudah, namun pertanyaan selanjutnya MUNGKINKAH ANGGOTA DEWAN KITA BISA MELAKUKAN ITU ?? DPR RI tidak bisa dihegemoni dengan kesepakatan koalisi yang mayoritas yang semuanya bisa dikendalikan dengan kekuasaan dan iming-iming politik sehingga mereduksi aspek-aspek keadilan dan kebenaran. Hanya partai-partai yang tidak reformis saja yang tidak memahami itu sehingga kasus century ini tidak terselesaikan dengan baik. Kalau kata pak SBY BERETIKALAH DALAM BERNEGARA, bentuk beretikanya adalah dengan jujur dan berani mengungkapkan fakta-fakta kesalahan kasus ini.

Memang teman yang baik itu adalah teman yang saling menasehati dalam kebaikan sehingga koalisi yang baik adalah koalisi yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lepas dari pemahaman kesepakatan koalisi yang mempunyai banyak versi, saya kira mind set dan semangat awal yang harus dibangun adalah bagaimana kita bisa memperbaiki yang salah dan mensistemkan yang benar ke dalam konsepsi sistem kenegaraan kita sehingga pemaknaan koalisi menjadi substansial.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang sadar akan kesalahan kemudian mau memperbaikinya menjadi benar. Kalau hari ini para wakil-wakil rakyat tidak mau memahami hal itu, bagaimana bangsa ini bisa besar dan berkah ?? Jadi jangan salahkan kami ketika kami kembali turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran...

KAMMI Daerah Purwokerto sebagai entitas gerakan mahasiswa yang menjadikan kebatilan adalah musuh abadinya mengapresiasi semua pihak baik intra parlemen atau eksta parlemen yang mempunyai semangat perbaikan untuk bangsa ini dalam konteks penuntasan kasus century ini. Lalu KAMMI Daerah Purwokerto juga mendorong agar kasus ini dituntaskan segera secara hukum. Menghimbau agar seluruh rakyat indonesia menjadi power control kasus ini..

Sekian tanggapan KAMMI Daerah Purwokerto SEMOGA MUSLIM NEGARAWAN MENJADI EMBRIO KENISCAYAAN BANGSA INI.

JURU BICARA KAMMI DAERAH PURWOKERTO  

ARRIZKA YANUAR

Ka. Dept HUMAS