Jika PDIP dan Golkar Kolisi, Siapa Cawapresnya?

SILATURAHMI Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri dinilai sebagai terobosan baru perpolitikan Indonesia. Dan pertemuan JK dengan Megawati diharapkan bisa menjadi pelopor untuk silaturahmi para pemimpin bangsa.

Di luar itu, pernyataan yang gencar dilakukan di media media (terutama Metro TV), para politisi Golkar seakan menggadang-gandang dan menegaskan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi Presiden, dan tidak membenarkan diri menjadi calon wakil presiden. Apalagi Penasihat Golkar, Surya Paloh kerap kali mengungkapkan, "Jangan puas kalau hanya jadi Cawapres," artinya Golkar sangat kuat pendiriannya menjadikan JK sebagai Capres.

Sementara itu, Megawati dari awal kemunculannya di Media sudah kentara ambisinya ingin menguasai Indonesia, dari mimik wajahnya yang kerap kali tertangkap kamera mebuktikan MSP adalah tokoh wanita ambisius untuk RI 1.Lantas bagaimanakah pertemuan itu? Apakah JK mendampingi calon presiden PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Dalam pertemuan itu, tidak ada pembahasan sama sekali mengenai siapa yang akan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Hanya ada lima butir kesepakatan PDIP-Golkar yang diteken Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla bersama Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Kesepakatan itu dinilai jelas berefek positif bagi pemerintahan lima tahun kedepan. Namun masalahnya, PDIP dan Golkar sama-sama mejagokan capres masing-masing. Mustahil membangun koalisi?

Apalagi, presiden tidak bisa diganggu gugat oleh DPR atau yang sering kita sebut sistem presidensial. Pada amandemen UUD 45, presiden sulit di-impeach oleh MPR, kecuali kasus pelanggaran hukum. Jadi sebenarnya di dalam sistem presidensial terkandung pemerintahan yang kuat. Walaupun selama ini, memang SBY tidak menggunakan kesempatan sistem presidensial untuk pembentukan pemerintahan yang kuat. Dan inilah yang dilupakan oleh kedua jago RI ini.

Yang dilakukan PDIP dan Partai Golkar masing-masing memiliki capres. Koalisi hanya bisa terjadi apabila ada satu pasangan capres dan cawapres. Maka tidak mungkin. Kecuali salah satunya mengalah. Namun dari kedua tokoh ini, sulit dipercaya diantantaranya mau mengalah? Maka inilah persoalan utama yang harus diselesaikan oleh PDIP dan Partai Golkar.

Barangkali saat ini akan banyak yang skeptis akan kespahaman Golkar dan PDIP untuk pemerintahan yang kuat. memang dalam teori ada kelemahan sistem presidensial. Apabila partai yang mendukung pemerintah berbeda dengan partai mayoritas di DPR. Itu memang satu kelemahannya. Memang itulah konsekuensi sistem presidensial yang terpisah antara pilpres dan pileg.

Sebenarnya ini upaya kritik ke SBY sekarang ini, yang dianggap tidak cukup kuat dan berhasil, karena tidak menguasai DPR. Padahal SBY sudah berusaha merangkul semua partai, meski itu bukan hal yang perlu dilakukan dalam sistem presidensial.

Dalam hubungan politik parlemen-pemerintah, tak jarang Jusuf Kalla menurunkan tensi politik antarpartai. Seperti saat deadlock dalam pengeshaan UU Pemilu, JK mengumpulkan petinggi parpol. Padahal, hal tersebut harusnya dilakukan SBY sebagai presiden yang juga pembina semua partai politik.

Memang relasi presiden-parlemen itu perlu ada hubungan harmonis. Cuma memang bagaimana memanfaatkan sistem presidensial, idealnya harus ada koalisi. Sehingga partai pendukung presiden yang mayoritas di DPR. Ini idealnya, agar hubungan eksekutif-parlemen harmonis.Yang terpenting juga harus ada oposisi yang vokal, supaya demokrasi berjalan efektif.

Ada langkah pertama yang belum dituntaskan oleh PDIP dan Golkar. Sehingga mereka hanya berwacana, tidak didasari atas kenyataan. Kendala utamanya, adalah siapa capres dan siapa cawapresnya. (ICM)