Category: Pernyataan Sikap
03 March 2010
PERNYATAAN SIKAP KAMMI PUSAT : Polisi Brutal dan Anarkis, Nodai Demokrasi !
Mengecam keras kebrutalan pihak kepolisian dalam menangani Demonstran!Kapolri harus bertanggungjawab terhadap kekerasan pihak kepolisian!Dengan ini Pimpinan KAMMI Pusat ingin menyampaikan ungkapan kekecewaan terhadapaparat kepolisian yang sangat brutal dan tidak bertanggung jawab terhadap massaaksi KAMMI. Berikut kami sampaikan kronologinya:
21 December 2009
Rekomendasi Mukernas KAMMI 2009
REKOMENDASIMUKERNAS KAMMI 2009 Depok, 16 - 20 Desember 2009 Reformasi yang digulirkan oleh gerakan maasiswa 11 tahun yang lalu, saat ini menghadapi masa-masa yang sangat kritis. Hal ini ditandai dengan pemberantasan Korupsi dan Penegakan Supremasi Hukum yang menjadi tujuan utama dari Gerakan Reformasi mulai tergerus sedikit demi sedikit, bahkan ada indikasi yang sangat kuat bahwa ada upaya-upaya memandulkan pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum tersebut. Belum lagi ditambah dengan adanya serangan balik dari para koruptor dan oknum-oknum yang tidak suka dengan perbaikan hukum di negeri ini. Melihat fenomena tersebut, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) KAMMI tahun 2009 yang dihadiri oleh seluruh KAMMI Wilayah dan Daerah se-Nusantara dari Sabang sampai Merauke mengeluarkan rekomendasi sebagai berikut:Wujudkan reformasi hukum, dengan mereformasi lembaga-lembaga hukum di Indonesia, serta tangkap mafia peradilan dan makelar kasus.Usut tuntas kasus korupsi Bank Century, yaitu dengan: A. Boediono dan Sri Mulyani harus mundur dari jabatannya B. Adili seluruh pihak yang terkait dengan kasus Bank Century C. Tumbangkan Rezim NeoliberalDemikian rekomendasi ini kami buat sebagai bentuk keprihatinan KAMMI atas kondisi negara Indonesia saat ini. Jakarta, 21 Desember 2009 Ketua Umum PP KAMMI Ketua Bidang Kebijakan Strategis Rijalul Imam, S.Hum., M.Si. Agung Andri, S.Sos., M.Si.0812 2095 5444 0813 1165 6554
22 December 2009
Muslimah KAMMI dalam rangka Hari Ibu
PRESS RELEASEPP KAMMI BIDANG MUSLIMAHMEMPERINGATI HARI IBU 22 DESEMBER MENUNTUT JAMINAN HAK HIDUP WARGA NEGARA KELAS DUA Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Indonesia termasuk kategori paling tinggi di Asia (data LIPI). Setiap tahun, karena berbagai sebab, tidak kurang dari 15.700 perempuan di Indonesia meninggal dunia selama proses kehamilan dan kelahiran. Tahun 2002 kematian ibu melahirkan mencapai 307 per 100.000 kelahiran. Angka ini 65 kali kematian ibu di Singapura, 9,5 kali dari Malaysia. Bahkan 2,5 kali lipat dari indeks Filipina. Bahkan, Indonesia kalah dibandingkan Vietnam, Negara yang belum lama merdeka, yang memiliki AKI 160 per 100 ribu kelahiran hidup, padahal di negara maju AKI adalah 20 per 100 ribu kelahiran hidup.” Kebanyakan kasus kematian ibu hamil dan melahirkan terjadi di daerah-daerah yang belum mempunyai cukup akses informasi mengenai kesehatan dan reproduksi seperti Papua, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Menurut Direktorat Bina Kesehatan Ibu Depkes RI (2008), rata-rata, 10 % ibu di Indonesia tidak pernah memeriksakan kandungannya ke petugas kesehatan dan 30 % ibu di Indonesia tidak melahirkan di dokter atau bidan. Mereka lebih memilih untuk melahirkan di dukun. Berdasarkan data dari Depkes (2008), 70% ibu hamil yang mengalami komplikasi tidak tahu harus ke mana ketika mengalami hal itu. Sementara itu, 30 % sisanya belum tentu tertolong ketika datang ke petugas medis di daerah-daerah. Hal ini karena keterbatasan alat dan keahlian serta pengetahuan yang dimiliki oleh tenaga-tenaga medis di daerah terpencil. Melalui aksi peringatan Hari Ibu, yang jatuh pada hari ini 22 Desember 2009, dengan tema “Gerakan Sayang Ibu”, PP KAMMI Bidang Muslimah mendorong pemerintah dan masyarakat lebih meningkatkan kepedulian dan kesadaran terhadap ibu, terutama pada Kesehatan Reproduksi Perempuan. Berdasarkan informasi kesehatan, kematian ibu yang utama disebabkan oleh pendarahan, tingkat yang kedua adalah eklampsia--keracunan pada masa kehamilan akibat komplikasi penyakit seperti darah tinggi dan gangguan ginjal, lalu infeksi. Semua hal ini bertanggung jawab terhadap hampir 70 persen kematian ibu yang merupakan penyebab langsung. Aborsi tidak aman, juga memberi porsi pada angka kematian ibu. Resiko kematian ibu melahirkan juga diperburuk dengan adanya penyakit yang mungkin diderita ibu hamil seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, anemia, dan malaria. Laporan Depkes mengatakan, prevalensi anemia pada ibu hamil masih sangat tinggi, yaitu 51 persen. Ditambah lagi dengan daftar kemiskinan yang ternyata penyebab utama alasan masyarakat menomorduakan kesehatan. Kesehatan ibu merupakan salah satu bagian dalam rangka membentuk dan melahirkan generasi yang berkualitas. Berdasarkan data di atas, Muslimah KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) menyatakan sikapnya bahwa : 1. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) melalui perhatian khusus terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan. 2. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pengalokasian dana bagi penyediaan gizi ibu hamil pada RAPBN. 3. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi, edukasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 4. Pembuatan kebijakan untuk mempermudah masa kehamilan dan kelahiran bagi para ibu (Making Pregnancy Safer/MPS), yang terpusat dan diturunkan ke seluruh daerah. 5. Bertanggungjawab menjamin tersedianya sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk mencapai derajat layanan kesehatan yang optimal. 6. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk peduli terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Berikanlah yang terbaik untuk seluruh perempuan Indonesia, apabila kualitas kesehatan perempuannya baik, maka baik pulalah generasi pemuda - pemudi selanjutnya dengan segala kebaikan untuk memimpin bangsa ini. Jakarta, 22 Desember 2009 Ketua PP KAMMI Bidang Muslimah Apriliana, S.Pd., M.Si.(081 388 77 4847) Contact Person:Tsuaibatul Aslamia : 0815 8543 1125Aisyah : 021 – 9857 5334Yulia Agus Parina (Humas PP KAMMI) : 081 389 7744 82 / 081 773 5807
16 December 2009
Sikap, Posisi dan Goal KAMMI untuk kasus Bank Century
Ditemui pada jeda waktu istirahat setelah selesai memimpin aksi memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember 2009, Rijalul Imam, Ketua Umum KAMMI 2009-2010 tampak masih sibuk menerima panggilan dari telepon selularnya, dengan senyum bapak yang telah memiliki dua putra ini meminta dengan sopan agar reporter web KAMMI menunggu sebentar untuk memulai wawancara.
01 December 2009
UNGKAP TUNTAS ALIRAN DANA BANK CENTURY: Waspadai Strategi Kuda Troya di Tubuh Pansus Hak Angket!
PERNYATAAN SIKAPPP KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA (KAMMI)UNGKAP TUNTAS ALIRAN DANA BANK CENTURY:Waspadai Strategi Kuda Troyadi Tubuh Pansus Hak Angket!Assalamualaikum Wr. Wb.Hidup Rakyat Indonesia!Bank Century sudah membuka mata publik, tentang ketidakberesan pengelolaan negara. Terutama aspek ekonomi dan dunia perbankan. Rakyat makin apatis dan curiga dengan korupsi yang menggurita dalam struktur ekonomi Indonesia. Bank yang sekarang menjadi Bank Mutiara itu, mendapat dana talangan yang alirannya sangat kabur dan ditengarai terjadi pembelokan aliran untuk kepentingan politik.
05 November 2009
Tolak Kezaliman Atas Nama Hukum, Bersihkan Mafia Peradilan!
PERNYATAAN SIKAP: TOLAK KEZALIMAN ATAS NAMA HUKUM, BERSIHKAN MAFIA PERADILAN! PITA HITAM UNTUK KPK: TOLAK KEZALIMAN ATAS NAMA HUKUM, BERSIHKAN MAFIA PERADILAN! Hidup Rakyat Indonesia! Kasus Bibit - Chandra hanya masalah yang timbul di permukaan dari gunung es mafia peradilan. Melalui rekaman yang diputar di MK, publik mengetahui bobroknya institusi Kejaksaan Agung dan Kepolisian, karena para petingginya justru mendukung Anggodo untuk mengkriminalkan pimpinan KPK. Dahsyatnya korupsi di tubuh penegak hukum menjadikan tidak berjalannya proses hukum terhadap kasus penyelewengan, korupsi, pelanggaran HAM, dan perusakan lingkungan. Dampak terbesarnya adalah hilangnya keadilan bagi rakyat. Bila penegak hukum bisa diatur-atur oleh cukong atau markus (makelar kasus) dan jika polisi dan jaksa bisa dikendalikan oleh koruptor, maka tidak akan ada keadilan untuk rakyat. Karena besarnya persoalan itu, tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pembentukan Tim Verifikasi Fakta (TVF). Karena TVF tidak memiliki cukup wewenang, otoritas dan sumber daya untuk membongkar berbagai skandal di kejaksaan dan kepolisian. TVF tidak memiliki cukup otoritas untuk membongkar berbagai skandal yang menjadi awal dari kriminalisasi Bibit - Chandra, yakni skandal Bank Century. Pembentukan TVF oleh Presiden bukan tindakan yang solutif, karena tim itu hanya mengusut kasus Bibit-Chandra dan tidak menyentuh substansi dan aktor penting lain, Widjojo bersaudara, yaitu Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo, juga terhadap (mantan) Kabareskrim Komjen Susno Duaji yang baru saja mengundurkan diri. Menyedihkan lagi, nama Anggodo Widjojo yang jelas berperan besar dalam rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK, justru dibebaskan oleh kepolisian. Tindakan ini menciderai proses yang awalnya cukup bagus dengan penangguhan penahanan Bibit - Chandra. Polisi menutup mata terhadap kejahatan yang diperbuat Anggodo Widjojo. Korupsi oleh para penegak hukum merupakan ancaman terhadap demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan dengan ditopang oleh kekuasaan peradilan yang independen, kredibel dan berintegritas. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila ada supremasi hukum.Atas pembacaan di atas, KAMMI menyatakan sikap:1. Berantas mafia peradilan dan kejar sampai tuntas mereka yang terbiasa menjadi markus (makelar kasus).2. Copot Jaksa Agung dan Kapolri, dan pastikan dua lembaga tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas.3. Periksa Komjen Susno Duadji untuk mengungkap skandal makelar kasus di kepolisian.4. Tahan dan periksa Anggodo Widjojo dan Anggoro Widjojo secepatnya.5. Panggil dan usut tuntas semua nama yang tersebut dalam rekaman yang diperdengarkan di MK.6. KPK harus mengusut skandal kasus Century yang merupakan awal dari sengketa Cicak vs Buaya. KPK secara sistematis dihambat untuk melakukan penegakan hukum dalam dugaan korupsi yang melibatkan elit politik dan ekonomi. Maka, untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah, kasus Century harus dituntaskan oleh KPK. Demikian pernyataan sikap KAMMI, semoga kita mendapat karunia Allah untuk penegakan keadilan di Indonesia. Demi moral dan nasib bangsa Indonesia, KAMMI akan terus bergerak!Jakarta, 5 Nopember 2009Ketua Umum KAMMI PusatRijalul Imam, M.Si.(081 220 955 444) Kontak Person: Amin Sudarsono – Ketua Departemen Kajian Strategis (081328193554) Yulia Parina – Ketua Departemen Humas (081389774482)
20 October 2009
Pernyataan Sikap KAMMI Untuk Pelantikan PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2009
PERNYATAAN SIKAP KAMMI ATAS PELANTIKAN PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2009KAMMI sebagai bagian dari elemen masyarakat Indonesia menyadari bahwa hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2009 pasca Sebelas Tahun Reformasi adalah hasil dari Demokrasi prosedural yang telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia, dengan hasil keputusan politik lebih dari 60% rakyat Indonesia memberikan kepercayaan kepada SBY–Boediono untuk memimpin bangsa Indonesia selama 5 tahun kedepan.
01 October 2009
Ancam DPR dari Mafia Demokrasi dan Kacung Koruptor
PERNYATAAN SIKAP KAMMI PUSATPELANTIKAN DPR VERSI EKSTRA PARLEMENTER"ANCAM DPR DARI MAFIA DEMOKRASI DAN KACUNG KORUPTOR" Pelantikan anggota DPR, DPD dan MPR RI periode 2009-2014 seharusnya menjadi momentum dan contoh tentang sebuah Keteladanan dan Kesederhanaan. Tapi hari ini, bangsa Indonesia dipaksa untuk melihat sebuah tontonan tentang segala bentuk keglamouran dan kemewahan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Di saat munculnya beragam musibah yang melanda negeri, seperti gempa di Sumatera Barat, kabut asap di Sumatera dan Kalimantan serta bencana kelaparan yang mengancam tanah Papua. Hal ini ditambah lagi dengan terjadinya rivalitas di antara lembaga penegak hukum yang semakin melemahkan semangat pemberantasan korupsi yang merupakan ruh dari gerakan reformasi.Melihat hal tersebut, maka kami dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan sikap sebagai berikut: Mengecam dan ikut prihatin atas hilangnya rasa kepedulian para anggota DPR, DPD dan MPR RI yang menghabiskan anggaran negara yang sangat besar untuk pelantikannya.Menuntut komitmen anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014 untuk mewujudkan lembaga legislatif yang bersih, bebas dari korupsi dan segala bentuk pengkhianatan demokrasi lainnya.Menuntut DPR dan DPD untuk mengembalikan semangat reformasi, yaitu pemberantasan korupsi di segala bidang dengan wujud mengeluarkan produk-produk hukum yang berpihak pada pemberantasan korupsi.Menuntut DPR dan DPD untuk mengawasi pemerintahan SBY, terutama janji SBY untuk memberantas korupsi.Menuntut DPR dan DPD untuk kritis dan berani menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia dengan lantang serta tidak menjadi "kambing congek" atau tukang stempel kebijakan pemerintahan SBY.Selamatkan KPK dari berbagai upaya pelemahan yang sistematis.Bersihkan lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dari perilaku korupsi guna penegakan supremasi hukum. Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2009Ketua PP KAMMI Bid. Kebijakan StrategisAgung Andri, S.Sos, M.SiKetua Umum PP KAMMIRijalul Imam, S.Hum, M.Si. CP: Yulia (Humas PP KAMMI/081389774482)
03 September 2009
Solidaritas Bencana Nasional di Tasikmalaya
KAMMI REAKSI CEPAT BENCANASOLIDARITAS BENCANA NASIONAL DI TASIKMALAYAPada hari Rabu 2 September 2009 siang hari sekitar pukul 14.45 WIB Indonesia mengalami gempa berkekuatan 7,3 skala richter yang berpusat di 142 kilometer barat daya Tasikmalaya, Jawa Barat. Getarannya menggoyang sejumlah wilayah hingga Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan sekitarnya.Durasi gempa sekitar 35 detik itu menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, menyatakan bahwa gempa ini berpotensi tsunami karena kedalaman gempa yang hanya 32 kilometer dibawah permukaan laut.Korban jiwa yang sampai dengan berita ini dibuat kemungkinan besar diprediksi mencapai 100 orang serta ratusan rumah yang hancur porak poranda membuat KAMMI tidak bisa tinggal diam melihat bencana yang terjadi. Seiring koordinasi dengan beberapa KAMMI Daerah di sekitar lokasi bencana yaitu KAMMI daerah Tasikmalaya, KAMMI daerah Bandung, maka pada pagi dini hari pukul 02.00 WIB, KAMMI Pusat yang berkedudukan di Jl. Gugus Depan Raya No.2, Palmeriam-Matraman, mengirimkan tenaga bantuan berupa pengiriman 2000 paket makanan dan sejumlah uang untuk membantu biaya operasional di lokasi bencana. Pada hari Kamis 3 September 2009 pukul 09.00 WIB tenaga bantuan tersebut sudah sampai di lokasi bencana bergabung dengan KAMMI Daerah Tasikmalaya mendirikan Posko Bantuan KAMMI.Pada bulan Ramadhan ini, KAMMI juga mengetuk hati para donatur yang turut prihatin terhadap Bencana Nasional ini dapat membantu dengan menyumbang dana melalui Pusat KAMMI Reaksi Cepat Bencana dengan no.rek BRI 0139-01-055330-506 a.n Yulia Agus Parina (Ketua Humas KAMMI Pusat). Jakarta, 3 September 2009PENGURUS PUSATKAMMI 2009-2010Ketua Umum Rijalul Imam, S.Hum., M.Si.081 220 955 444Humas:Yulia : 081 389 7744 82, 081 773 5807
29 September 2009
RUU TIPIKOR, Kembalikan Kewenangan KPK Pada Fitrahnya
PERNYATAAN SIKAP KAMMI PUSATRUU TIPIKOR, KEMBALIKAN KEWENANGAN KPK PADA FITRAHNYAKPK adalah amanat reformasi, dan sejak didirikannya pada tahun 2003, tercatat begitu banyak prestasi gemilang yang ditorehkannya dalam menjebloskan para koruptor ke penjara. Aksi-aksi KPK membuat ruang gerak koruptor semakin sempit. Berbagai dukungan pun mengalir untuk semakin mengokohkan posisi KPK. Namun di sisi lain, kehadiran KPK justru menjadi “common enemy” bagi para pejabat dan pengusaha korup yang tidak menginginkan Indonesia bebas dari korupsi.Kebencian tersebut terlihat dari upaya-upaya sistematis dalam pelemahan-pelemahan KPK belakangan ini. Antara lain: revisi RUU TIPIKOR yang semakin mengurangi kewenangan KPK dalam menindak para koruptor, penetapan status tersangka terhadap dua pimpinan KPK atas dasar yang tidak jelas, serta intervensi pemerintah dengan imenerbitkan Perppu yang kami anggap merusak independensi dan kinerja KPK.Hari ini (29/09) rencananya RUU Tipikor akan ditetapkan oleh DPR, KAMMI memandang bahwa RUU Tipikor yang akan disahkan masih belum tegas terhadap pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, dengan ini KAMMI menyatakan:1. Menuntut agar kewenangan KPK tidak direduksi, antara lain kewenangan dalam melakukan penyadapan dan kewenangan untuk penuntutan dalam kasus korupsi yang diselidikinya. 2. Perberat sanksi dan hukuman para koruptor, sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi.3. Menolak penyelenggaraan Pengadilan Tipikor di daerah karena dapat berpotensi timbulnya mafia peradilan baru di tingkat daerah yang dapat menghambat pemberantasan korupsi di level kehakiman.4. Kepolisian dan Kejaksaan harus bersinergi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi agar tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat.5. Mendorong DPR RI untuk menjaga netralitas dan independensi KPK dari intervensi kepentingan pragmatis.Demikian pernyataan ini kami susun, sebagai bentuk keprihatinan kami atas segala bentuk pelemahan semangat anti korupsi yang tengah terjadi saat ini.Jakarta, Selasa 29 September 2009Ketua PP KAMMI Bid. Kebijakan StrategisAgung Andri, S.Sos, M.SiKetua Umum PP KAMMIRijalul Imam, S.Hum, M.Si. CP: Yulia (Humas PP KAMMI/081389774482)
21 July 2009
Jangan Kaitkan Bom Kuningan 2 Dengan Islam
Indonesia kembali terguncang dengan prilaku-prilaku tidak manusiawi dan tidak beradab. Pengeboman di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton pada hari Jumat pukul 07.40 dan 07.55 merupakan upaya merusak keharmonisan yang telah terbangun selama pelaksanaan pemilu dan pilpres 2009.
21 July 2009
Rijal Baru, Rumah Baru, Spirit Baru
Kontinuitas dalam berorganisasi adalah sebuah keniscayaan. Maka setiap guncangan yang terjadi tidaklah membuat gerakan ini berhenti. Orang-orang baru ditengah jalan tidak selalu identik dengan keprematuran dalam berorganisasi, rumah baru tidak selalu identik dengan problematika administrasi. Tapi ini semua menjadi bahan bakar terciptanya semangat baru.
06 June 2009
SIKAP POLITIK KAMMI Wilayah Kalimantan
Dasar pemikiran: Indonesia adalah Negara yang besar, dari segi geografis, jumlah penduduk, sumber daya alam, dan potensi lain yang menjadi modal untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yang sejajar dengan dengan bangsa besar lainnya Harapan tentang potensi nasional ternyata tidak linear dengan realitas Negara Indonesia yang masih minim infrastruktur, SDM yg masih relative rendah, kemiskinan, keterbelakangan, daya saing nasional terhadap Negara/dunia global dan hal lainnya.
01 June 2009
11 Tawaran Agenda Strategis Bangsa oleh KAMMI
Agenda strategis Bangsa merupakan wujud pemikiran KAMMI untuk mendorong terbangunnya dan terimplementasikannya Ekonomi - Politik Kerakyatan..Sehingga terwujud bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya.
15 May 2009
Tolak Capres-cawapres neoliberal dan tidak berpihak pada rakyat
Berikut adalah release pernyataan sikap resmi dari KAMMI Pusat terkait kebijakan "Tolak Capres-cawapres neoliberal dan tidak berpihak padarakyat". Semoga menjawab kesimpang-siuran respons dari teman-teman semua.
10 May 2009
Sikap PP KAMMI terkait situasi nasional
Assalamualaikum wr wb.Sekilas tentang sikap PP KAMMI terkait situasi nasional menjelang pemilihan presiden. Pertama, Posisi KAMMI dalam konfigurasi elit termasuk tarik menarik distribusi dukungan terhadap blok tertentu adalah MODERAT-KRITIS. Dan memang sebagai organ gerakan mahasiswa, bukan pada porsinya untuk memberi dukungan politik kepada blok-blok politik tersebut. Oleh karena itu yang sudah KAMMI lakukan adalah menggelontorkan isu-isu penyelamatan demokrasi yang harus diperhatikan oleh seluruh anak bangsa termasuk elit-elit politik yag sedang berkompetisi.
10 May 2009
Utang ADB Bukan Solusi
Utang ADB Bukan Solusi Sidang Tahunan Asia Development Bank (ADB) telah berlalu. Pertemuan tahunan ke-42 yang digelar di Bali tersebut agenda utamanya antara lain adalah mengatasi krisis lewat penyaluran utang yang lebih besar kepada negara berkembang. Pemerintah Indonesia pun mendapat pinjaman program dari Asia Development Bank (ADB) senilai US 750 juta dan pinjaman siaga US 1 miliar. Indonesia adalah salah satu pengguna dana terbesar dariADB.